Jangan [Hanya] Islam karena Simbol

Foto: Pinterest.com

“Saya tidak lebih takut [takjub] kepada seorang ulama bersorban dari pada mengetahui seorang pemuda dengan rambut panjang, pakai kaos dan tampak kusut tapi hadir di tempat shalat setiap mendengar suara azan”. Begitu kuliah seorang dosen.

Di zaman modern, saat tehnologi informasi berkembang pesat, simbol masih mempengaruhi pola pikir dan menjadi ukuran sebagai skala penilaian terhadap sesuatu. Kain sarung, peci dan selempang (ridak; Aceh) adalah adopsi budaya yang pada akhirnya menjadi simbolisasi ketaatan beragama di Aceh.

Seorang ustaz atau guru pesantren yang tampil di hadapan publik dengan jeans dan kaos, tanpa peci, serta merta akan dinilai sebagai penistaan terhadap marwah (bèh-bèh droë). Tidak perlu seorang ahli ghibah (penggunjing) untuk membuat opini tentang tampilannya, tapi hukum sosial langsung berlaku.

Begitu kuat simbolisasi memainkan peran dalam tatanan sosial masyarakat meski pada dasarnya hanya sebuah kelaziman semata. Orang Aceh tentu ingat, ketika kebijakan pemerintah daerah menganjurkan pengggunaan aksara Arab (jawi) pada setiap papan nama kantor, nama jalan, kop surat, dan sebagainya. Itu tidak lebih dari sebuah simbol.

Tidak hanya itu, budaya salam sempat masuk dalam anjuran untuk tayangan berita televisi pada bagian pembuka. Itu semua dimaksudkan untuk menunjukkan sisi kaffahterhadap qanun penerapan syariat Islam yang sedang digalakkan. Lalu pada akhirnya satu persatu memudar. Penggunaan aksara Arab kian hilang. Apakah ini pertanda keislaman orang Aceh telah memudar seiring memudarnya simbol? Tentu saja jawabannya, tidak.

Simbol, seperti yang ditulis Fritz Dorothy, berasal dari kata symballo dari bahasa Yunani, bermakna melempar bersama-sama atau meletakkan bersama-sama dalam satu ide atau konsep objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan.

Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun simbol adakalanya dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang diwakilinya. Kekeliruan yang umum terjadi ketika memahami simbol sebagai substansi. Sehingga kerap terjebak pada pembenaran terhadap semua hal yang hanya bersifat kasat mata sebagai kebenaran hakiki.

Jika mau ditelisik lebih jauh, kain sarung yang melekat sebagai ciri khas para Teungku di Aceh, asal muasalnya dari Yaman dengan sebutan futah atau wazaaryang digunakan sebagai pakaian tradisional. Masuk ke nusantara pada abad ke 14 dibawa oleh saudagar Arab dan Gujarat.  Di dunia Arab, sarung bukanlah pakaian yang diidentikkan untuk melakukan ibadah seperti shalat. Bahkan di Mesir sarung dianggap tidak pantas dipakai ke masjid maupun untuk keperluan menghadiri acara formal, tapi hanya berfungsi sebagai baju tidur.

Sama halnya dengan peci hitam yang kita anggap simbol kehormatan. Meski dipaksakan menjadi Indonesia banget, peci sesungguhnya telah menjadi pandangan umum di kepulauan Malaya sejak abad ke 13, setidaknya menurut Rozan Yunos. Lalu Soekarno menjadikannya sebagai simbol nasionalisme dan pergerakan.

Seorang intelektual sebagaimana halnya sesosok ustaz secara umum dituntut untuk tampil dengan keselarasan simbol agar marwahnya terjaga. Namun adakalanya simbol memalingkan pandangan dari substansi seperti dikemukakan di atas. Kita tentu tidak menampik ada sekian banyak pemakai simbol yang tampil alim dan bersahaja serta mendapat tempat dalam masyarakat. Padahal ia hanya menguasai kitab-kitab berbahasa jawi saja.

Ada pula yang tampil semrautan sementara ia memiliki banyak ilmu. Atau layaknya penampilan intelektual kampus yang dicap ahli kitab putih yang kapasitas ilmu agamanya tidak diakui sebagai hujjah oleh sekalangan hanya karena tidak memakai kain sarung dan peci, dan tentu saja tidak baca kitab kuning.

Kita tersentak ketika mendapati dan mengetahui seorang pemuda dengan ilmu agama yang terbatas, tapi menjaga setiap ucapan dan perbuatannya sampai mempertanyakan sumber-sumber pendapatan terhadap sesuatu yang ia merasa tidak berhak untuk menerimanya. Ia tidak mengerti “kieh” (qiyas) sebagaimana ia awam tentang dana mubah. Yang ia mengerti sumbangan adalah bagian dari sedekah, meskipun itu berasal dari pemerintah dan harus dipakai sesuai alokasi.

Simbol tidak selalu dapat disandarkan pada perilaku meskipun dapat menjadi bagian dari marwah. Jangan latah pada simbolisasi dengan dengan melupakan substansi. Perhatikan saja dari sekian banyak partai politik yang menggunakan simbol-simbol agama, tapi didiami oleh manusia-manusia munafik yang hanya membawa isu agama.

Yang pasti, agama bukan berangkat dari sebuah tujuan partai, dan partai tidak pada tujuan untuk membawa agama ke arah yang lebih baik. Di jaman khalifah saja politik telah mengakibatkan Islam terberai dalam politik kaum yang disebut T Safir Iskandar Wijaya sebagai partai syiah, muktazilah dan khawarij.[**]